Penerimaan CPNS 2012 Kementerian Hukum Dan HAM

Kabar baik bagi pencari kerja khususnya Calon Pegawai Negeri Sipil. Kementerian Hukum dan HAM akan membuka penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia dengan penempatan pada Lembaga Permasyarakatan dan Imigrasi.

KemenPAN dan RB: Luncurkan Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan program penilaian mandiri secara online (self-assesment) pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No 1/2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Operasionalisasinya dituangkan dalam PermenPANRB No 31/2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online.

Penerapan PMPRB secara online ini sejalan dengan Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi, khususnya program pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-Government) dan program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur.

Peluncuran PMPRB secara online dihadiri oleh para sekjen, sestama, sesmen, irjen, irtama, iInspektur dari seluruh kementerioan dan lembaga bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian PAN dan RB di Jakarta.

Jumlah Kuota CPNS 2012

Pada Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 2012, Kuota CPNS pada angka 13.873. Peluang kuota untuk bertambah lagi masih terbuka lebar karena instansi pusat dan daerah masih diberikan kesempatan memasukkan usulan formasi CPNS 2012 hingga akhir Juni 2012.

Formasi yang diusulkan dibatasi untuk kategori tenaga pendidik, kesehatan, dan mendesak. Bila lewat Juni 2012, usulannya akan dimasukkan untuk kebutuhan 2013.

Perlu diketahui, formasi CPNS untuk tahun ini dialokasikan sebanyak 72 ribu dari honorer, dan sekitar 60 ribu dari pelamar umum.

“Untuk formasi tahun 2012, kami telah menerima usulan formasi dari 85 daerah, tetapi hanya 20 yang telah melengkapi dengan analisa jabatan, analisa beban kerja serta proyeksi kebutuhan pegawai hingga lima tahun ke depan,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho kepada wartawan di Jakarta, kemarin.